PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa informasi mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite yang beredar di media sosial adalah hoaks atau tidak benar. Bantahan ini disampaikan menyusul maraknya poster digital yang mencantumkan klaim adanya kenaikan harga Pertalite mulai 26 September 2026. Masyarakat diminta tidak terpengaruh dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan hanya karena informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Tidak ada rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Palu, Jumat.
Pernyataan tersebut menjadi jawaban tegas atas kabar yang tengah ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Informasi itu beredar dalam bentuk poster digital yang menyebutkan adanya penyesuaian harga Pertalite pada tanggal tertentu. Poster tersebut tampak dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat resmi, namun Pertamina memastikan isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Hoaks dan Bantahan Resmi
Hoaks mengenai kenaikan harga BBM subsidi bukanlah hal baru. Setiap kali isu kenaikan harga muncul, masyarakat cenderung bereaksi cepat, terutama di daerah-daerah yang masih sangat bergantung pada BBM bersubsidi. Pola ini berulang: informasi tidak jelas muncul di grup percakapan, media sosial, atau bahkan selebaran digital, lalu menyebar dengan cepat sebelum ada klarifikasi resmi.
Dalam kasus ini, poster digital yang mencantumkan klaim kenaikan harga Pertalite mulai 26 September 2026 menjadi pemicu. Pertamina Patra Niaga langsung bergerak untuk meredam kebingungan. Lilik Hardiyanto menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi.
“Informasi mengenai harga dan layanan BBM dapat dicek melalui kanal resmi Pertamina Contact Center (PCC) 135 dan website https://pertaminapatraniaga.com,” ujarnya.
Langkah ini penting karena hoaks semacam ini dapat memicu kepanikan di masyarakat. Jika tidak segera diklarifikasi, masyarakat bisa berbondong-bondong membeli BBM dalam jumlah besar, sehingga terjadi antrean panjang di SPBU. Padahal, pasokan sebenarnya mencukupi dan tidak ada perubahan harga.
Komitmen Pertamina
Pertamina menegaskan komitmennya untuk menjalankan penyaluran BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada pengurangan pasokan, termasuk untuk BBM bersubsidi. Masyarakat diminta tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan. “Pembelian BBM dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan aktivitas sehari-hari,” kata Lilik.
Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk menjadikan kanal resmi sebagai rujukan utama. PCC 135 dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi terkini mengenai harga, ketersediaan, dan layanan BBM. Situs resmi Pertamina Patra Niaga juga menyediakan informasi yang dapat dipercaya. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu bergantung pada informasi yang belum jelas asal-usulnya.
Dalam era digital seperti sekarang, kecepatan informasi memang luar biasa. Namun, kecepatan itu tidak selalu diiringi dengan akurasi. Hoaks dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Oleh karena itu, literasi digital menjadi keterampilan yang wajib dimiliki setiap orang. Sebelum membagikan informasi, pastikan sumbernya kredibel dan isinya sesuai dengan fakta.
Imbauan agar Tidak Panic Buying
Salah satu dampak paling langsung dari hoaks kenaikan harga BBM adalah perilaku panic buying. Masyarakat yang cemas akan segera membeli BBM dalam jumlah banyak, bahkan ada yang menggunakan jeriken untuk menimbun. Perilaku ini justru menciptakan kelangkaan buatan. Pasokan yang sebenarnya cukup bisa terkuras dalam waktu singkat karena permintaan yang melonjak tidak wajar.
Pertamina mengingatkan bahwa pembelian BBM sebaiknya dilakukan sesuai kebutuhan. Tidak perlu antre berlebihan, apalagi sampai menimbun. Jika semua orang bersikap tenang, distribusi BBM akan berjalan normal. Sebaliknya, jika panic buying terjadi, antrean panjang tidak terhindarkan dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.
Pemerintah dan Pertamina terus memantau kondisi di lapangan. Jika ada daerah yang mengalami lonjakan permintaan, penyesuaian pasokan akan dilakukan. Namun, penyesuaian itu akan lebih efektif jika tidak ada kepanikan di masyarakat. Dengan kata lain, ketenangan publik adalah kunci stabilitas distribusi BBM.
Kondisi Distribusi BBM di Sulawesi
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan penyaluran BBM bersubsidi di Pulau Sulawesi berlangsung kondusif. Meskipun di sejumlah daerah masih terdapat antrean pada waktu-waktu tertentu, pola distribusi dilakukan penyesuaian guna menjaga ketersediaan pasokan. Antrean yang terjadi umumnya bukan karena kelangkaan, melainkan karena tingginya aktivitas pada jam-jam sibuk.
Di Sulawesi Tenggara, penyaluran BBM disebut sudah kondusif. Rata-rata distribusi harian sepanjang September berada di sekitar 22,7 persen dibandingkan rata-rata distribusi normal periode Januari hingga Mei 2026. Angka ini menunjukkan bahwa pasokan terus mengalir dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pertamina juga melakukan berbagai langkah operasional untuk memperlancar distribusi.
“Kami melakukan penambahan jam operasional SPBU, mengoptimalkan penambahan nozzle Pertalite, maupun berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menertibkan pengecer,” ujar Lilik.
Sementara di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, kepadatan kendaraan mengisi BBM di SPBU masih terjadi pada waktu-waktu sibuk pendistribusian Biosolar. Untuk mengatasi hal itu, Pertamina melakukan intervensi melalui peningkatan suplai sekitar 5 persen dari rata-rata penyaluran normal harian. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi antrean dan memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga.
Di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kondisi antrean di SPBU saat ini sudah normal. Meskipun demikian, Pertamina tetap melakukan penguatan pasokan dengan penambahan suplai Pertalite sebesar 35 persen dan Solar sebesar 4,4 persen. Penambahan ini bersifat antisipatif, terutama menjelang periode-periode dengan permintaan tinggi.
Langkah Antisipasi
Pertamina menerapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas pasokan BBM di Sulawesi. Pertama, penambahan jam operasional SPBU. Dengan memperpanjang waktu layanan, antrean dapat terurai dan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu untuk mengisi BBM. Kedua, optimalisasi nozzle Pertalite. Penambahan nozzle di SPBU tertentu mempercepat proses pengisian dan mengurangi waktu tunggu.
Ketiga, kolaborasi dengan Forkopimda untuk menertibkan pengecer. Pengecer yang tidak resmi sering kali membeli BBM dalam jumlah besar dan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Praktik ini dapat mengganggu pasokan untuk konsumen biasa. Penertiban penting agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Keempat, penyesuaian pola distribusi. Jika suatu daerah mengalami lonjakan permintaan, pasokan dari daerah lain dapat dialihkan sementara.
Kelima, peningkatan suplai di wilayah-wilayah yang masih terjadi antrean. Langkah ini bersifat dinamis, mengikuti kondisi di lapangan. Pertamina memiliki sistem pemantauan yang memungkinkan mereka merespons cepat perubahan permintaan. Dengan demikian, meskipun ada antrean, pasokan tetap dapat dijaga.
Pernyataan Kementerian ESDM
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyampaikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Pernyataan ini menjadi dasar yang kuat bahwa hoaks kenaikan harga Pertalite tidak berdasar. Pemerintah memiliki kebijakan yang jelas terkait subsidi energi, dan setiap perubahan harga akan diumumkan secara resmi melalui kanal pemerintah.
Kebijakan harga BBM bersubsidi selalu mempertimbangkan daya beli masyarakat, kondisi fiskal, dan stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah menyadari bahwa BBM bersubsidi memiliki peran penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor usaha kecil. Oleh karena itu, keputusan mengenai harga tidak diambil secara sembarangan. Jika ada perubahan, pasti akan ada komunikasi resmi jauh sebelumnya.
Dengan pernyataan Kementerian ESDM ini, masyarakat seharusnya merasa tenang. Tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan terhadap isu kenaikan harga yang tidak jelas sumbernya. Yang terpenting adalah selalu merujuk pada informasi resmi dan tidak mudah terprovokasi oleh kabar di media sosial.
Dampak Hoaks bagi Masyarakat
Hoaks mengenai kenaikan harga BBM dapat menimbulkan dampak yang luas. Pertama, panic buying. Masyarakat yang panik akan membeli BBM dalam jumlah besar, sehingga terjadi antrean panjang dan kelangkaan sementara. Kedua, kenaikan harga tidak resmi di tingkat pengecer. Ketika pasokan di SPBU menipis, pengecer nakal bisa menaikkan harga seenaknya. Ini merugikan konsumen.
Ketiga, gangguan aktivitas ekonomi. Antrean panjang di SPBU dapat menghambat mobilitas orang dan barang. Transportasi umum, logistik, dan usaha kecil bisa terganggu. Keempat, meningkatnya biaya operasional. Jika BBM sulit didapat, pelaku usaha mungkin harus membeli dengan harga lebih tinggi, yang kemudian dibebankan ke konsumen.
Kelima, menurunnya kepercayaan publik. Jika hoaks terus berulang dan tidak ditangani dengan baik, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada informasi resmi. Mereka mungkin menjadi sinis terhadap pemerintah dan Pertamina. Oleh karena itu, klarifikasi cepat dan transparan sangat penting.
Literasi Digital
Masyarakat memiliki peran besar dalam memerangi hoaks. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, jangan langsung percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Kedua, cek ke kanal resmi seperti PCC 135 atau website Pertamina. Ketiga, jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Keempat, laporkan hoaks kepada pihak berwenang atau platform media sosial.
Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga tentang kemampuan menilai kredibilitas informasi. Di tengah banjir informasi, kemampuan ini menjadi semakin penting. Masyarakat yang cerdas digital tidak akan mudah terpengaruh oleh hoaks dan tidak akan panik menghadapi isu yang belum jelas.
Selain itu, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer juga signifikan. Mereka dapat membantu menyebarkan informasi yang benar dan menenangkan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, Pertamina, media, dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat.
Kesimpulan
Pertamina Patra Niaga memastikan informasi kenaikan harga Pertalite yang beredar di media sosial adalah hoaks. Tidak ada rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Masyarakat diminta tidak terpengaruh dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Kanal resmi seperti PCC 135 dan website Pertamina Patra Niaga dapat digunakan untuk mengecek informasi. Distribusi BBM di Sulawesi berlangsung kondusif, dengan penyesuaian pasokan di beberapa wilayah. Kementerian ESDM juga menegaskan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Hoaks semacam ini berdampak buruk bagi masyarakat dan ekonomi. Oleh karena itu, literasi digital dan kewaspadaan menjadi kunci. Mari bersama-sama memerangi hoaks dan menjaga stabilitas pasokan BBM.
FAQ
1. Apa isu yang beredar di media sosial?
Isu kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite mulai 26 September 2026.
2. Apakah isu itu benar?
Tidak. Pertamina Patra Niaga memastikan informasi tersebut hoaks atau tidak benar.
3. Siapa yang memberikan bantahan?
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto.
4. Apa pernyataan resmi Pertamina?
“Tidak ada rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.”
5. Di mana masyarakat bisa mengecek informasi resmi?
Melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135 dan website https://pertaminapatraniaga.com.
6. Apakah pasokan BBM dikurangi?
Tidak. Pertamina berkomitmen menyalurkan BBM sesuai ketentuan dan tidak ada pengurangan pasokan.
7. Apa imbauan Pertamina kepada masyarakat?
Agar tidak melakukan pembelian berlebihan dan membeli sesuai kebutuhan.
8. Bagaimana kondisi distribusi BBM di Sulawesi?
Secara umum kondusif, meskipun masih ada antrean pada waktu tertentu di beberapa daerah.
9. Apa yang dilakukan Pertamina di Sulawesi Tenggara?
Penyaluran kondusif, dengan rata-rata distribusi harian September sekitar 22,7 persen dibandingkan normal Januari–Mei 2026.
10. Apa langkah Pertamina di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo?
Peningkatan suplai sekitar 5 persen dari rata-rata penyaluran normal harian.
