Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh meminta 23 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengubah pola kerja di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Zudan menegaskan bahwa birokrasi tidak cukup hanya bekerja berdasarkan prosedur. ASN harus mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, responsif, dan berorientasi pada hasil. Permintaan ini disampaikan dalam Apel Siaga Disiplin Lingkup Pemprov NTB di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Senin (21/9/2026).
"Jadilah ASN yang mudah diakses masyarakat, adaptif, memberikan banyak kemudahan, dan membuat masyarakat bahagia. ASN tidak boleh kalah dengan aplikasi terbaik yang ada di handphone," tegas Zudan di hadapan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan jajaran Pemprov NTB. Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa di era digital, ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik semakin tinggi. Mereka terbiasa dengan aplikasi yang cepat, intuitif, dan responsif. Birokrasi dituntut untuk menyamai standar tersebut.
Tiga Perubahan Pola Kerja
Dalam kesempatan tersebut, Zudan menyebut ada tiga perubahan pola kerja yang harus dilakukan ASN. Perubahan ini bukan sekadar imbauan, melainkan kebutuhan mendesak agar birokrasi tetap relevan dan dipercaya publik.
Pertama, mengubah orientasi dari dilayani menjadi melayani. Selama ini, masih ada anggapan bahwa ASN adalah pihak yang harus dilayani oleh masyarakat. Paradigma ini harus dibalik. ASN adalah pelayan publik, bukan penguasa. Setiap kebijakan, prosedur, dan tindakan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. ASN harus proaktif mencari cara untuk memudahkan masyarakat, bukan sebaliknya.
Kedua, dari prosedur menjadi hasil. Zudan menekankan bahwa birokrasi tidak boleh terjebak dalam formalitas yang berlebihan. Fokus utama harus pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Prosedur tetap penting sebagai rambu-rambu, tetapi jangan sampai prosedur justru menghambat tercapainya tujuan. Jika ada prosedur yang sudah tidak relevan, harus dievaluasi dan disederhanakan.
Ketiga, dari menunggu perintah menjadi proaktif. ASN tidak boleh hanya menunggu instruksi atasan. Mereka harus peka terhadap kebutuhan masyarakat, inisiatif dalam mencari solusi, dan bergerak lebih cepat dari masalah. Proaktivitas menjadi kunci dalam memberikan pelayanan yang responsif dan tepat waktu.
Pelajaran dari Layanan Perbankan
Menurut Zudan, perkembangan layanan perbankan dan perdagangan yang kini serba cepat harus menjadi pelajaran bagi birokrasi. Pelayanan pemerintah juga dituntut semakin sederhana dan mudah diakses masyarakat. Bank dan platform e-commerce telah mengubah cara orang bertransaksi. Mereka menawarkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi. Birokrasi harus belajar dari mereka.
Ia mencontohkan BKN yang telah menghapus kewajiban izin belajar untuk pencantuman gelar akademik. Pemeriksaan kini diarahkan pada substansi, seperti keabsahan ijazah dan akreditasi perguruan tinggi. "Fokus pelayanan diarahkan pada substansi, yakni keabsahan ijazah dan akreditasi perguruan tinggi, bukan pada proses administrasi yang dinilai tidak lagi relevan," ujarnya. Kebijakan ini adalah contoh nyata bagaimana prosedur yang berbelit dapat disederhanakan tanpa mengorbankan kualitas dan integritas.
Reformasi Birokrasi sebagai Fondasi
Zudan juga menilai reformasi birokrasi menjadi fondasi untuk menjalankan tujuh misi pembangunan NTB. Menurutnya, pembangunan manusia, ekonomi, agro-maritim, pariwisata, mitigasi bencana hingga infrastruktur membutuhkan birokrasi yang cepat dan efektif. Tanpa birokrasi yang handal, program-program pembangunan tidak akan berjalan optimal.
NTB memiliki potensi besar. Dengan jumlah ASN sekitar 23 ribu, APBD sekitar Rp6 triliun, dan penduduk sekitar enam juta jiwa, provinsi ini memiliki modal yang cukup untuk memperkuat citra daerah di ruang digital. Zudan mendorong ASN NTB untuk memanfaatkan media sosial guna mempromosikan pariwisata, budaya, dan produk unggulan daerah.
"Jadilah ASN yang cepat merespons masalah, dapat dipercaya, dan membuat masyarakat tersenyum bahagia ketika menerima pelayanan," ujarnya. Media sosial, yang selama ini mungkin dianggap sebagai alat hiburan, dapat diubah menjadi alat promosi yang efektif. ASN dapat menjadi duta digital bagi daerahnya, memperkenalkan keindahan NTB kepada dunia.
Evaluasi 30 Hari Perangkat Daerah
Zudan meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemprov NTB melakukan evaluasi dalam 30 hari ke depan. Evaluasi itu diminta fokus pada keluhan masyarakat yang paling sering muncul, solusi konkret yang bisa dilakukan, serta progres penyelesaiannya.
"Evaluasi ini diarahkan untuk mengidentifikasi keluhan masyarakat yang paling sering muncul, menyusun solusi konkret, serta melaporkan progresnya kepada pimpinan daerah," katanya. Langkah ini menunjukkan bahwa perubahan pola kerja bukan hanya wacana, tetapi harus diimplementasikan dengan target yang jelas dan terukur. Evaluasi 30 hari menjadi mekanisme kontrol agar setiap perangkat daerah bertanggung jawab atas perbaikan layanan.
Mengapa Perubahan Pola Kerja ASN Begitu Penting?
Perubahan pola kerja ASN yang diminta Zudan bukanlah tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang membuat perubahan ini menjadi krusial.
Pertama, ekspektasi masyarakat yang meningkat. Masyarakat modern terbiasa dengan layanan yang cepat, mudah, dan transparan. Mereka tidak lagi sabar menghadapi prosedur yang berbelit, antrean panjang, atau pegawai yang tidak responsif. Jika birokrasi tidak berubah, kepercayaan publik akan tergerus.
Kedua, teknologi yang terus berkembang. Digitalisasi telah mengubah lanskap pelayanan publik. Layanan yang dulunya harus dilakukan tatap muka, kini bisa dilakukan secara online. ASN harus mampu memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih baik, bukan justru tertinggal olehnya.
Ketiga, persaingan global. Di era globalisasi, citra daerah sangat mempengaruhi daya tarik investasi dan pariwisata. Birokrasi yang lambat dan korup akan membuat investor dan wisatawan berpaling. Sebaliknya, birokrasi yang cepat, bersih, dan ramah akan menjadi nilai jual tersendiri.
Keempat, tuntutan akuntabilitas. Masyarakat semakin kritis dan menuntut transparansi. Mereka ingin tahu bagaimana anggaran digunakan, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana kinerja ASN diukur. Perubahan pola kerja menuju orientasi hasil akan meningkatkan akuntabilitas.
Kelima, pembangunan yang berkelanjutan. Reformasi birokrasi adalah fondasi bagi pembangunan di segala bidang. Tanpa birokrasi yang efektif, program-program pembangunan tidak akan berjalan optimal. Investasi di bidang sumber daya manusia aparatur adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah.
Implementasi Perubahan
Meskipun perubahan pola kerja ini penting, implementasinya tidak akan mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi.
Pertama, resistensi terhadap perubahan. Tidak semua ASN nyaman dengan perubahan. Ada yang sudah terbiasa dengan zona nyaman, sehingga enggan beradaptasi. Diperlukan pendekatan yang persuasif dan keteladanan dari pimpinan.
Kedua, keterbatasan kompetensi. Tidak semua ASN memiliki keterampilan digital yang memadai. Diperlukan pelatihan dan pendampingan agar mereka mampu memanfaatkan teknologi.
Ketiga, budaya birokrasi yang kaku. Selama puluhan tahun, birokrasi Indonesia dikenal hierarkis dan prosedural. Mengubah budaya ini membutuhkan waktu dan konsistensi.
Keempat, sumber daya. Perubahan menuju pelayanan digital membutuhkan investasi di bidang infrastruktur dan sistem. Tidak semua daerah memiliki anggaran yang cukup.
Kelima, pengawasan. Tanpa pengawasan yang ketat, perubahan bisa jadi hanya formalitas. Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
Penutup
Permintaan Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh kepada 23 ribu ASN NTB untuk mengubah pola kerja adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Tiga perubahan utama—dari dilayani menjadi melayani, dari prosedur menjadi hasil, dan dari menunggu perintah menjadi proaktif—adalah fondasi bagi birokrasi yang lebih responsif dan berorientasi pada masyarakat.
Dengan evaluasi 30 hari dan dorongan untuk memanfaatkan media sosial, perubahan ini diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana. Ia harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen birokrasi. Jika berhasil, NTB dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan membahagiakan masyarakat.
"ASN tidak boleh kalah dengan aplikasi terbaik yang ada di handphone." Pesan ini sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam. Di era digital, birokrasi harus berbenah atau tertinggal. Pilihan ada di tangan para ASN.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Siapa yang meminta ASN NTB mengubah pola kerja?
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh.
2. Berapa jumlah ASN Pemprov NTB yang diminta berubah?
Sekitar 23 ribu ASN.
3. Apa tiga perubahan pola kerja yang diminta?
Pertama, dari dilayani menjadi melayani. Kedua, dari prosedur menjadi hasil. Ketiga, dari menunggu perintah menjadi proaktif.
4. Mengapa ASN tidak boleh kalah dengan aplikasi di handphone?
Karena masyarakat kini terbiasa dengan layanan digital yang cepat, mudah, dan responsif. Birokrasi harus mampu menyamai standar tersebut.
5. Apa contoh penyederhanaan prosedur yang disebut Zudan?
BKN telah menghapus kewajiban izin belajar untuk pencantuman gelar akademik. Pemeriksaan kini fokus pada keabsahan ijazah dan akreditasi perguruan tinggi.
6. Apa yang diminta Zudan kepada Kepala Perangkat Daerah NTB?
Melakukan evaluasi dalam 30 hari ke depan, fokus pada keluhan masyarakat, solusi konkret, dan progres penyelesaiannya.
7. Mengapa reformasi birokrasi penting bagi NTB?
Karena menjadi fondasi untuk menjalankan tujuh misi pembangunan NTB, termasuk pembangunan manusia, ekonomi, agro-maritim, pariwisata, mitigasi bencana, dan infrastruktur.
8. Apa peran media sosial bagi ASN NTB menurut Zudan?
ASN didorong memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan pariwisata, budaya, dan produk unggulan daerah.
9. Apa tantangan dalam implementasi perubahan pola kerja ASN?
Tantangan meliputi resistensi terhadap perubahan, keterbatasan kompetensi digital, budaya birokrasi yang kaku, keterbatasan sumber daya, dan pengawasan yang lemah.
10. Apa pesan utama Zudan kepada ASN NTB?
"Jadilah ASN yang cepat merespons masalah, dapat dipercaya, dan membuat masyarakat tersenyum bahagia ketika menerima pelayanan."
