Makassar, Sulawesi Selatan, tengah dilanda krisis bahan bakar minyak (BBM) yang cukup serius. Selama seminggu terakhir, kelangkaan pasokan BBM terjadi di hampir semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota tersebut. Antrean panjang kendaraan mengular hingga berkilo-kilometer, harga BBM di tingkat pengecer melambung tinggi, dan pemerintah kota terpaksa menerapkan sejumlah kebijakan darurat untuk menekan mobilitas warga. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: apa yang sebenarnya sedang terjadi di Makassar?
Antrean Panjang di Hampir Semua SPBU
Sejak pekan lalu, warga Makassar kesulitan mendapatkan BBM, terutama jenis Pertalite dan Solar. Kendaraan memadati berbagai SPBU, membentuk antrean yang tidak biasa. Bahkan, beberapa SPBU dilaporkan kehabisan stok sebelum waktu yang seharusnya. Warga yang tidak sabar akhirnya beralih ke pengecer eceran, meskipun harus membayar dengan harga jauh lebih tinggi. Di sejumlah pengecer, harga Pertalite per liter bisa mencapai Rp35 ribu, jauh di atas harga resmi yang ditetapkan pemerintah.
Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengendara pribadi, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, transportasi umum, dan distribusi barang. Para pengemudi ojek online (ojol), taksi, dan angkutan kota merasakan dampak langsung karena mereka bergantung pada BBM untuk mencari nafkah.
Bantahan Kementerian ESDM
Di tengah kepanikan masyarakat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan bantahan. Menurut juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, antrean panjang BBM di Makassar bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan. Stok BBM di terminal penyimpanan Makassar masih cukup dan distribusi berjalan normal.
Namun, Dwi mengakui bahwa ada lonjakan konsumsi Pertalite yang signifikan. Lonjakan ini dipicu oleh peralihan pengguna dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Selain itu, dugaan penimbunan dan aksi panic buying turut memberikan tekanan pada distribusi di SPBU, sehingga memicu antrean panjang.
Artinya, masalah utama bukan terletak pada ketersediaan stok di terminal, melainkan pada distribusi di tingkat SPBU dan perilaku konsumen yang berlebihan. Ketika banyak orang membeli BBM melebihi kebutuhan normal, maka pasokan di SPBU cepat habis dan antrean pun tak terhindarkan.
Penyebab Utama
Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi memicu peningkatan permintaan BBM subsidi, terutama Pertalite dan Solar, secara bertahap hingga 11 persen secara nasional. Kenaikan harga BBM nonsubsidi sendiri dipicu oleh melonjaknya harga minyak mentah dunia yang kembali menembus level di atas 100 dolar AS per barel.
Ketika harga Pertamax, Dex, dan BBM nonsubsidi lainnya naik, banyak konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih ke Pertalite atau Solar yang harganya lebih murah. Peralihan ini tidak diimbangi dengan penambahan kuota subsidi yang memadai, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan di SPBU.
Selain itu, muncul dugaan praktik penimbunan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya indikasi penimbunan melalui modifikasi kendaraan penampung BBM serta kendaraan yang sengaja terus mengantre meskipun tangki BBM-nya belum kosong. Praktik semacam ini jelas memperparah situasi dan merugikan konsumen lain yang benar-benar membutuhkan.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Krisis BBM di Makassar membawa dampak yang luas. Pertama, terjadi antrean panjang yang menghabiskan waktu dan tenaga. Warga harus bangun lebih pagi atau rela mengantre berjam-jam hanya untuk mengisi BBM. Kedua, harga BBM di tingkat eceran melonjak hingga Rp35 ribu per liter, memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketiga, aktivitas ekonomi terganggu. Transportasi umum dan logistik terhambat, sehingga distribusi barang menjadi lebih lambat dan biaya operasional meningkat. Keempat, terjadi kepanikan di masyarakat yang memicu panic buying, sehingga semakin memperburuk ketersediaan BBM di SPBU.
Kebijakan Darurat Pemerintah Kota Makassar
Untuk menekan mobilitas dan mengurangi antrean, Pemerintah Kota Makassar memberlakukan sejumlah kebijakan darurat. Salah satunya adalah penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring bagi siswa serta penyesuaian kerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 12–19 September 2026.
Kebijakan ini bertujuan mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan menekan konsumsi BBM. Dengan mengurangi mobilitas, diharapkan antrean di SPBU dapat berkurang dan pasokan kembali normal. Selain itu, pemerintah juga sempat menerapkan aturan ganjil-genap di SPBU untuk mengurai antrean.
Namun, kebijakan ganjil-genap ini menuai protes dari pengemudi ojek online (ojol). Mereka merasa dirugikan karena aturan tersebut menghambat mereka dalam mencari nafkah. Setelah melakukan protes, pengemudi ojol akhirnya dibebaskan dari aturan ganjil-genap dengan syarat menunjukkan aplikasi dan atribut resmi. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kompromi antara upaya pengendalian BBM dan kebutuhan ekonomi para pengemudi ojol.
Mengapa Krisis Ini Terjadi?
Krisis BBM di Makassar sebenarnya merupakan cerminan dari masalah yang lebih struktural. Ada beberapa faktor yang saling berkaitan.
Pertama, ketidakseimbangan harga antara BBM nonsubsidi dan subsidi. Ketika harga BBM nonsubsidi naik tajam akibat harga minyak dunia, konsumen berbondong-bondong beralih ke BBM subsidi. Namun, kuota subsidi tidak serta-merta ditambah, sehingga terjadi kelangkaan.
Kedua, lemahnya pengawasan distribusi. Dugaan penimbunan dan modifikasi kendaraan menunjukkan bahwa pengawasan di tingkat SPBU masih belum optimal. Diperlukan penindakan tegas terhadap oknum yang bermain-main dengan BBM bersubsidi.
Ketiga, komunikasi publik yang kurang efektif. Ketika pemerintah menyatakan stok cukup, tetapi masyarakat tetap melihat antrean panjang, muncul ketidakpercayaan. Ini memicu panic buying yang justru memperburuk situasi.
Keempat, faktor psikologis. Berita tentang kelangkaan BBM menyebar cepat di media sosial, menciptakan kepanikan kolektif. Orang-orang membeli BBM melebihi kebutuhan normal karena takut kehabisan.
Langkah ke Depan
Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan langkah-langkah komprehensif. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama memastikan distribusi BBM berjalan lancar. Penambahan kuota subsidi untuk wilayah yang terdampak perlu dipertimbangkan. Pengawasan terhadap praktik penimbunan harus diperketat, dengan sanksi tegas bagi pelanggar.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan BBM secara bijak perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diyakinkan bahwa stok BBM cukup, sehingga tidak perlu panic buying. Transparansi informasi mengenai stok dan distribusi BBM juga penting untuk membangun kepercayaan publik.
Dalam jangka panjang, diversifikasi energi dan pengembangan transportasi publik yang lebih baik menjadi solusi struktural. Ketergantungan pada BBM fosil harus dikurangi secara bertahap, seiring dengan transisi ke energi terbarukan.
Penutup
Krisis BBM di Makassar menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Antrean panjang, harga eceran yang melambung, dan kebijakan darurat yang diterapkan menunjukkan bahwa pengelolaan energi membutuhkan perencanaan yang matang dan koordinasi yang solid. Pemerintah telah berupaya mengurai masalah ini melalui berbagai kebijakan, tetapi tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa solusi yang diambil bersifat berkelanjutan.
Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terpancing panic buying. Sementara itu, pemerintah perlu terus meningkatkan pengawasan dan komunikasi publik. Dengan kerja sama semua pihak, krisis ini dapat segera teratasi dan Makassar kembali normal.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apa penyebab kelangkaan BBM di Makassar?
Penyebab utamanya adalah peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat kenaikan harga, dugaan penimbunan, dan aksi panic buying.
2. Apakah stok BBM di Makassar benar-benar kosong?
Kementerian ESDM membantah adanya kelangkaan pasokan. Stok di terminal penyimpanan masih cukup, tetapi distribusi di SPBU terganggu.
3. Mengapa harga BBM di pengecer bisa mencapai Rp35 ribu per liter?
Karena kelangkaan di SPBU membuat warga beralih ke pengecer, yang memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga jauh di atas harga resmi.
4. Apa yang dimaksud dengan peralihan ke BBM subsidi?
Kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax membuat konsumen beralih ke Pertalite dan Solar yang lebih murah, sehingga permintaan terhadap BBM subsidi melonjak hingga 11 persen secara nasional.
5. Apa indikasi penimbunan yang ditemukan?
Menteri ESDM mengungkapkan adanya modifikasi kendaraan penampung BBM dan kendaraan yang terus mengantre meski tangki belum kosong.
6. Kebijakan apa yang diterapkan Pemkot Makassar?
Pemkot memberlakukan PJJ dan WFH bagi ASN pada 12–19 September 2026, serta sempat menerapkan ganjil-genap di SPBU.
7. Mengapa pengemudi ojol dibebaskan dari ganjil-genap?
Setelah melakukan protes, pengemudi ojol dibebaskan dengan syarat menunjukkan aplikasi dan atribut resmi.
8. Bagaimana dampak krisis BBM bagi perekonomian?
Transportasi dan logistik terganggu, biaya operasional meningkat, dan aktivitas ekonomi melambat.
9. Apa yang harus dilakukan masyarakat menghadapi situasi ini?
Tetap tenang, tidak panic buying, dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Pantau informasi resmi dari pemerintah.
10. Apa solusi jangka panjang untuk mencegah krisis serupa?
Diversifikasi energi, pengembangan transportasi publik, pengawasan distribusi BBM yang lebih ketat, dan transisi ke energi terbarukan.
